Jalankan Arahan Presiden, Kemendag Gencarkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Bapok


Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ‘Stabilisasi Harga dan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran 2018/1439 H’ di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hari ini, Jumat (6/4).

Rakorda tersebut merupakan langkah Kemendag menjalankan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) yang dilaksanakan kemarin, Kamis (5/4).

“Presiden Joko Widodo pada Ratas memberikan arahan kepada Kementerian Perdagangan untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) serta mengamakan transportasi untuk distribusi bahan pokok menjelang puasa dan Lebaran,” kata Mendag.

Pemerintah, lanjut Mendag, ingin menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pada level yang terjangkau.

“Lewat rakorda ini, Pemerintah mengawal kesiapan instansi terkait dan para pelaku usaha barang kebutuhan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi/penimbunan bapok secara tidak wajar,” tegas Mendag.

Untuk mengawal kelancaran pasokan, Kemendag akan melakukan penetrasi ke pasar rakyat dan ritel modern.

“Bapok akan didistribusikan satu bulan sebelum puasa ke seluruh daerah sesuai kebutuhannya secara bertahap sebagai antisipasi terhadap iklim dan hal-hal tak terduga lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras, minyak goreng, gula, dan daging untuk mengontrol kenaikan harga.

“Khusus komoditas beras, seluruh pedagang beras di pasar tradisional diwajibkan menjual beras medium dan ritel modern wajib menjual beras premium sesuai dengan HET per 13 April 2018. Pemerintah juga siap mengisi stok beras medium di pasar tradisional jika terjadi kekurangan,” tegas Mendag.

Pada H-15 sebelum Lebaran, Kementerian Perdagangan juga akan menugaskan 200 pegawai turun langsung ke daerah yang berpotensi rawan guna memantau secara periodik agar dapat membuat langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas harga bapok di setiap daerah.

Sebelumnya Kamis (5/4), Kementerian Perdagangan juga telah melakukan Rakorda serupa di Makassar yang melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di Provinsi Sulawesi Selatan. Rakorda ini membahas kondisi pasokan serta kesiapan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menghadapi potensi kenaikan permintaan mulai dari pengadaan, distribusi, dan langkah stabilisasi yang akan dilakukan.

Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga akan membangun Pasar Induk Beras (PIB). Rencana tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dengan Bulog yang ditandatangani saat Rakorda berlangsung.

Pembangunan PIB ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan masyarakat, menyerap hasil produksi petani daerah, serta menjadi instrumen pemerintah untuk memantau dan menjaga harga pangan.

Imbauan kepada Pemerintah Daerah

Pada Rakorda, Mendag juga menyampaikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar berperan aktif menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bapok di wilayah masing-masing, khususnya menjelang puasa dan Lebaran 2018/1439 H.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain meningkatkan jumlah distributor terdaftar yang ada di wilayahnya melalui Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD) Bapok, mendorong pelaporan stok oleh distributor terdaftar sesuai Permendag 20/2017, serta melakukan pencatatan stok dan konsumsi di daerah untuk mengetahui kondisi surplus/defisit bapok.

Mendag juga mengimbau agar Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP) di daerah Kabupaten/Kota untuk menggunakan sistem luring (online) di http://sipo.kemendag.go.id untuk penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diminta melakukan uji laboratorium terhadap beras medium dan premium yang beredar di pasar yang mengacu pada Permendag 57/2017 dan melaporkan hasilnya kepada Kemendag melalui Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas beras yang dijual di pasar memenuhi kriteria sesuai dengan Permendag 57/2017, sekaligus mendukung peningkatan kualitas data yang dipantau oleh kontributor SP2KP,” pungkas Mendag.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Cry Cry
0
Cry
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jalankan Arahan Presiden, Kemendag Gencarkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Bapok

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format