PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Yang Tak Patuh


Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sedang menyoroti banyaknya Online Travel Agent (OTA) asing di Indonesia.  Banyaknya OTA Asing di Indonesia tak lepas dari peran digitalisasi yang semakin dibutuhkan masyarakat. Namun sayang, kehadiran OTA Asing tidak meberikan dampak positif  untuk kepentingan nasional. Kondisi tersebut dibenarkan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani.

Saat menjadi nara sumber di acara jumpa pers The Hotek Week Indonesia di Hotel Sahid Jakarta, Senin, 13 November 2017, Hariyadi mengatakan,  sebenarnya keberadaan mereka membantu industri perhotelan di Indonesia,  namun di sisi lain  komisi yang mereka minta terlalu besar. Selain itu,  OTA Asing  tidak di pungut pajak, tidak seperti OTA lokal.

“Tapi kembali lagi saya bukannya anti asing yah,  kita yang inginkan adalah suatu medan  kompetisi  yang sama. Artinya  kondisinya itu berimbang satu yang lainnya,” kata Haryadi.

Menurut Hariyadi,  PHRI sudah melayangkan undangan kepada para OTA Asing untuk  duduk bersama mencari solusi agar OTA Asing dapat berkontribusi  terhadap kepentingan nasional.  Akan tetapi, undangan yang dilayangkan PHRI tidak pernah dipenuhi perwakilan dari  OTA Asing.

“Kalo OTA Asing selama ini kita undang belum datang. Kebanyakan OTA asing   di Indonesia hanya diwakili Sales aja.  Jadi mereka  tidak punya kewenangan untuk berbicara lebih  dari sales. Jadi kalo diundang berbicara soal yang strategis itu,  mereka ga berani datang. Udah diundang semuanya, ada Agoda, Booking.com, Expedia jadi  yang datang hanya OTA lokal,” ujar Hariyadi.

Haryadi meminta pemerintah untuk segera  turun tangan untuk memangil para OTA Asing  untuk dapat membentuk badan usaha di Indonesia. Pembentukan badan usaha untuk OTA Asing, dinilai Haryadi penting karena dapat dikenakan pajak.  Haryadi mengaku PHRI  sudah menyampaikan keluhan kepada pemerintah dalam hal ini dirjen pajak. Haryadi akan mencari waktu tepat untuk berbicara secara intens kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait masalah ini.

“Kepada pemerintah harus sama-sama dengan kita. Pemerintah harus dapat menghadirkan  merek duduk  disini jadi badan usaha tetap kalau mereka tidak mau , pemerintah harus berani mengambil keputusan  diblokir aja,” tutup Hariyadi.


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

Angry Angry
0
Angry
Cute Cute
0
Cute
Fail Fail
0
Fail
Geeky Geeky
0
Geeky
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
OMG OMG
0
OMG
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Cry Cry
0
Cry
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Yang Tak Patuh

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format